Doktrin Klasik Administrasi Publik

nie4Administrasi publik sering dipikirkan sebagai pertanggung jawaban kebijakan dan program pemerintahan. Hal itu secara spesifik berkaitan Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Controlling, Reporting, dan Budgetting dari operasi-operasi pemerintah. Lebih dari itu, administrasi publik menjadi fitur dari negara/kerajaan apapun bentuk pemerintahannya. Praktek di level pusat, propinsi, dan lokal adalah perkembangan administrasi publik. Pengadaan latihan administratif, eksekutif, atau direktif menjadikan administrasi publik sebagai profesi yang berbeda. Profesi ini dimaksudkan melaksanakan pelayanan sipil (civil service) kepada masyarakat. Karena itu, bagi administrator publik, pelayanan sipil adalah ibarat tubuh manusia yang menjadi pusat utama. Maka, konotasi kelas elit yang berarti pemyempitan makna dari pelayan publik harus secara sadar ditinggalkan dan dihindari.

Ilmu Administrasi Publik dan kaitannya dengan Studi Analisis Kebijakan bisa dijejak sejak tahun 1930-an. Doktrin klasiknya berawal dari dikotomi administrasi dengan politik. Jika ditelusuri, gagasan itu bersumber dari Essai Woodrow Wilson yang berjudul “Introduction To Study Administration” (1887). Dalam essai tersebut, Wilson sebenarnya ingin memfokuskan kajian Ilmu Politik ketimbang memaksimasi keyakinan politis yang berkembang pada saat itu. Wilson berargumen “It’s getting harder to run a constitution than to frameone”. Keinginan Wilson adalah memfokuskan tidak hanya masalah personal tapi juga masalah organisasional dan manajemen secara umum. Pandangan ini merupakan langkah maju ke depan guna melakukan investigasi terhadap kantor administrasi di negaranya, Amerika Serikat.

Taktik atau strategi Wilson, dan ini sangat terkenal, adalah memisahkan Politik dan Administrasi. Hal ini disebabkan bahwa janji publik seharusnya berdasarkan kecakapan dan manfaat ketimbang melalui partisan. Maka, tekanan kuatnya, bahwa “politik” harus keluar posisinya dari pelayanan publik. Sebutan populer periode ini adalah Dikotomi Politik dan Administrasi. (Shafritz & Hyde, 1991:1-2; Gupta, 1:3)

untuk melihat situs lengkap klik disini

Leave a comment